Kangbadar.com - Persiapan kontestasi untuk Pemilu 2024 terus dilakukan dengan yang terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mengumumkan partai peserta yang akan bertarung di 2024
diketahui partai umat jadi satu-satunya partai yang tidak lolos melewati verifikasi faktual.
Sehingga tak bisa berkontestasi di pemilu 2024. Mengenai hal ini Ketua Majelis Euro partai umat Amien Rais angkat suara.
Amien Rais menganggap apa yang terjadi pada partainya adalah gambaran Bagaimana rezim saat ini menjalankan pemerintahan.
"Saya yakin memang ini adalah satu isu yang mencerminkan politik dari rezim yang ada saat ini jadi kalau tidak senang dengan sebuah kelompok kalau bisa ditenggelamkan dibasmi Del jelas" Amien Rais dikutip dari kanal YouTube realita TV Jumat tanggal 16 desember tahun 2022.
Lebih lanjut mengenai tidak lolosnya partai umat Amien Rais blak-blakan menyoroti beberapa partai baru yang ikut verifikasi faktual dan berhasil lolos secara langsung.
Ia mengaku heran dengan lolosnya partai Garuda dan Partai PKN 2 yang tadi itu seperti yang dikatakan banyak jurnalis tidak pernah nampak di permukaan tidak pernah ada bukti tiba-tiba ada perintah dari atas yang meminta supaya KPU Pusat apapun diloloskan jelas Amien Rais.
Karena merasa Ada hal janggal inilah Amien Rais dan Partai umat memutuskan untuk bersikap lebih awal sebelum pengumuman mengenai peserta partai pemilu yang akan lolos.
Jadi inilah Mengapa kita melakukan preventif Strike sebelum tanggal 14 itu, KPU mengumumkan maka kita sudah tahu dan mengatakan di single out kan satu-satunya yang tidak diloloskan partai umat ungkapnya.
Amien Rais pun mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia dengan kondisi yang demikian ini sesungguhnya prihatin saya itu bukan karena partai umat saja tapi masa depan bangsa ini.
Menurutnya kalau saya keliru mohon maaf memang sudah meluncur pada sebuah negara yang dikuasai oleh mafia cukong Taipan grup dan orlygarki yang akan menenggelamkan bangsa sendiri dan menguntungkan bangsa lain jelasnya partai umat diketahui telah melayangkan gugatan melawan KPU kepada bawasluri ***.
